Sherrin Tharia Zola : Pengrajin Jambi Harus Terus Dibina


Jakarta, SOROT
Istri Gubernur Jambi, Hj.Sherrin Tharia Zola dilantik menjadi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jambi oleh Ketua Dekranasda Pusat, Hj.Mufida Jusuf Kalla, bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jum'at (8/4) siang.
Ibu negara, Hj.Iriana Joko Widodo juga hadir dan memberikan arahan dalam acara yang diikuti oleh istri gubernur se Indonesia, istri Wakil Gubernur hasil Pilkada Serentak Tahun 2015, termasuk istri Wakil Gubernur Jambi, Hj.Rahima Fachrori Umar, istri bupati, istri wakil bupati, istri wakikota, dan istri wakil walikota hasil Pilkada Serentak Tahun 2015.
Usai dilantik, Sherrin Tharia mengemukakan, dia dan seluruh jajaran Dekranasda Provinsi Jambi akan terus mengembangkan program Dekranasda Provinsi Jambi, diantaranya dengan membina para pengrajin Jambi secara berkesinambungan, supaya para pengrajin tersebut bisa menghasilkan kria kerajinan yang kompetitif.
Sherrin menyatakan, pengrajin Jambi harus terus disupport dan diberi arahan agar kualitas pengrajin dan hasil kerajin Provinsi Jambi semakin baik lagi.
Sherrin mengemukakan, kerajinan dan kria tenun, batik, dan Songket yang merupakan kerajinan lama Jambi akan diutamakan. "Harus terus dipupuk dan dikembangkan agar batik dan songket Jambi semakin dikenal oleh masyarakat luas, baik masyarakat Provinsi Jambi maupun masyarakat luar Provinsi Jambi," ujar Sherrin.
Namun demikian, Sherrin mengatakan bahwa Dekranasda Provinsi Jambi juga akan berupaya untuk terus menggali, mengembangkan, dan mempromosikan kria kerajinan potensial lainnya di Provinsi Jambi, sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan Provinsi Jambi dan menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. (Adv)



Zola : Kita Dorong Anggaran Untuk Pelayanan Masyarakat

Jakarta, SOROT
Gubernur Jambi, H.Zumi Zola, S.TP,MA menekankan akan mendorong anggaran untuk pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dikemukakan oleh Zumi Zola usai mengikuti Rapat Kerja Pemerintah bersama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indoesia serta para Menteri Kabinet Kerja, bertempat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jum’at (8/4) siang.
Zola mengatakan dirinya  lebih suka manakala anggaran didorong untuk pelayanan kepada masyarakat, seperti untuk pembangunan infrastruktur untuk publik, diantanya pembangunan jalan dan jembatan, yang sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat untuk masyarakat.
Zola menyatakan, ada arahan presiden dan wakil presiden tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi persaingan dan kebijakan-kebijakan dalam menggunakan anggaran. “Presiden menekankan, kita jangan berkutat pada operasional, pengadaan-pengadaan barang yang tidak prioritas, misalnya mobil dinas, baru menjabat, mobil dinasnya baru. Kalau kita di Jambi, saya masih pakai mobilnya Pak HBA kemarin, saya pikir juga belum seharusnya begitu (pengadaan mobil baru), karena penurunan harga minyak dunia, maka berimbas pada APBN yang selanjutnya berimbas pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, terutama penghasil migas, termasuk Jambi. Jadi, saya selalu berpesan kepada SKPD, yang operasional, perjalanan dinas, yang kalau tidak penting tidak perlu,” jelas Zola.
“Misalnya, ke Jakarta untuk melakukan konsultasi-konsultasi, sekarang kan ada yang namanya telepon, ada hand phone, ada email. Ini arahan langsung dari Pak Presiden, dan ditujukan juga untuk kementerian. Artinya apa, kalau tidak penting betul tidak usah. Saya setuju, sangat setuju sekali karena dengan kondisi defisit atau kecenderungan defisit seperti ini, maka kita harus lebih bijak menggunakan anggaran. Saya lebih suka kalau anggaran ini, kita dorong untuk pelayanan kepada masyarakat. Masih banyak jalan kita, jembatan kita yang harus dibangun,” tutur Zola.
Zola mengungkapkan, sesuai dengan arahan presiden, agar dilakukan upaya maksimal untuk mengendalikan inflasi supaya jangan sampai infllasi melebihi pertumbuhan ekonomi. “Tadi Pak Presiden katakan, percuma pertumbuhan ekonomi tinggi kalau inflasi lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Artinya apa, tekor masyarakat. Yang bagus adalah inflasi harus dibawah pertumbuhan ekonomi, berarti ada keuntungan, ada marginnya,” ungkap Zola.
“Saya selalu ingatkan juga bahwa salah satu prioritas kita adalah pertanian, supaya bahan baku pangan itu relatif stabil, dimana pangan  selalu kita butuhkan dibandingkan dengan perkebunan misalnya. Komoditi perkebunan sekarang ini sedang anjlok, dan turunnya harga komoditi perkebunan ini bukan hanya Indonesia yang mengalami tetapi negara-negara tetangga juga begitu. berarti harus ada mix-nya, harus kita gabungkan, kita kombinasikan, jangan hanya misalnya Provinsi Jambi ini kita jadikan perkebunan semua, makanan kita beli sama orang (daerah) lain, tidak bisa begitu,” terang Zola.
Zola menyatakan bahwa dalam arahan presiden tersebut, tidak ada penekanan ke Provinsi Jambi  atau regional Sumatera. “Beliau (presiden bicara secara general. Tadi, saya juga sempat bicara dengan beliau untuk memberitahukan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi punya program satu eskavator satu keccamatan, ini salah satu solusi untuk karhutla, supaya masyarakat bisa membuka lahan tanpa harus membakar. Tapi permasalahannya, biaya operasional terlalu berat kalau dibebankan ke Pemprov. Saya tanyakan, bisa tidak menggunakan Dana Desa, belum ada ketentuan itu, tetapi sekarang sedang dikaji. Saya sudah sampaikan itu juga kepada Menko Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Desa, saat ini belum, tetapi kedepan, kalau ini sampai terbuka dan dibolehkan, akan sangat membantu sekali,” pungkas Zola.
Para gubernur seluruh Indonesia dan wakil gubernur hasil Pilkada Serentak Tahun 2015, termasuk Wakil Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum diundang dalam rapat kerja pemerintah tersebut. (Adv)

Irman Harap KPK dan BPKP Terus Lakukan Korsupgah

Jambi, SOROT - Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Dr.Ir.H.Irman,M.Si berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) korupsi, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Hal tersebut diungkapkan oleh Irman dalam acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, (18/11). Semiloka korsupgah korupsi tersebut diselenggarakan oleh KPK dan BPKP, sebagai upaya preventif (pencegahan) tindakan korupsi.
Pada tahun 2015 ini, KPK dan BPKP melakukan korsupgah korupsi terhadap pemerintah Kabupaten Batanghari dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebelumnya, tahun 2014, KPK dan BPKP melakukan korsupgah terhadap Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Pemerintah Kabupaten Bungo. Sementara pada tahun 2013, korsupgah dilakukan oleh KPK dan BPKP terhadap Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Jambi, Pertanahan, Imigrasi, dan Rumah Sakit Umum.
Irman menyatakan, Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung dilakukannya korsupgah korupsi, untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Untuk itu, Irman meminta Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi untuk menjadikan korsupgah KPK dan BPKP ini sebagai pembelajaran.
Selain itu, Irman menjelaskan bahwa didalam Peraturan Presiden No.55 Tahun 2012, telah dimuat 6 strategi yang diyakini mampu mereduksi korupsi, dari 6 strategi tersebut, 4 domain Pemerintah Pusat dan 2 domain Pemerintah Daerah. Sebagai turunannya, Pemerintah Provinsi Jambi menerbitkan Peraturan Gubernur Jambi No. 10 Tahun 2013 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan penekanan pada pendidikan anti korupsi.
Bukn hanya itu, Pejabat Gubernur Irman juga berharap, selain melakukan pencegahan, penindakan terhadap korupsi bisa memberikan efek jera, sehingga kian hari korupsi kian sedikit, yang selanjutnya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara Indonesia.
Irman mengungkapkan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi telah membentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, dalam sambutannya menyatakan, korupsi menyebabkan semakin banyaknya masyarakat miskin dan semakin banyaknya pengangguran, oleh karena itu, korsupgah koruspsi ini ditujukan agar pengelolaan APBD dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran serta semakin sedikitnya masyarakat miskin.
Zulkarnain mengungkapkan, sampai Oktober 2015, tingkat kepatuhan terhadap korsupgah korupsi baru mencapai 67%.
Zulkarnain mengatakan, KPK mengadakan whistler blower system secara terbuka, sehingga masyarakat bisa melaporkan adanya korupsi, dan sebagian OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan KPK, informasinya berasal dari sistem tersebut. “OTT-OTT itu tidak dadakan, itu melalui monitoring yang lama, dan informasinya banyak diperoleh KPK dari masyarakat,” ujar Zulkarnain.
Dikatakan oleh Zulkarnain, lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap korsupgah tahun 2014 dan tahun 2015 adalah 1.Bidang pengelolaan APBD dan Hibah/Bantuan Sosial, 2.Bidang Pendapatan, dan 3.Bidang Pengadaan barang dan Jasa.
Zulkanrnain mengemukakan, KPK telah melakukan studi pada tahun 2013, kalau terjadi korupsi pada sektor kehutanan, nilai kerugian akibat dampak korupsi tersebut 500 kali lipat.
Dalam sambutan Kepala BPKP (Pusat) yang disampaikan oleh Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah, Gilbert A.H. Hutapea dinyatakan, salah satu fokus korsup adalah pengamatan terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD.
Gilbert Hutapea mengemukakan, pendanan pembangunan di daerah tidak bisa lagi terlalu mengandalkan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, namun harus menggali pendapatan daerah. “Rata-rata kemandirian daerah dalam pendanaan pembangunan hanya 22% ,” ungkap Gilbert.
Gilbert mengingatkan, hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD adalah profil daerah dan keselarasan program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Gilbert menegaskan, dalam mencegah dan memberantas korupsi, pengembangan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) mutlak harus dilakukan dan APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) harus diperkuat.
Selanjutnya, mewakili Kepala Perwakilan BPKP Jambi, Drs. Rajiun Sitohang, ME memaparkan hasil korsupgah korupsi terhadap Pemerintah Kabupaten Batanghari dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015. Rajiun menjelaskan berbagai temuan beserta rekomendasi dari BPKP dan Tim Korsupgah Korupsi.
Setelah itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan penjelasan terhadap berbagai temuan tim korsupgah korupsi tersebut.
(humas)

Budi Asmara Sebut Sarbaini Langgar Kode Etik Sebagai Advokat

Jambi, SOROT
Perkara pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan orang nomor satu di Provinsi Jambi yakni Hasan Basri Agus (HBA) terus menuai konflik. Bukan hanya HBA saja mengatakan bahwa pelecehan seksual terhadap korban (Faizah, red) itu adalah fitnah besar. Mantan penasehat hukum Faizah, Sarbaini, SH, M. Hum, juga pernah mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang telah dilakukan oleh kliennya tersebut (HBA, red) adalah fitnah. Padahal, sebelumnya, Sarbaini sendiri pernah menangani perkara tersebut, pada saat itu, Sarbaini menjadi penasehat hukum Faizah, hanya saja perkara tersebut putus ditengah perjalanan, seiring dengan diangkatnya Sarbaini, SH, M.Hum sebagai penasehat hukum Pemerintah Provinsi Jambi. Pada saat itu, Gubernur Jambi adalah Hasan Basri Agus (HBA).
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan serius dari Budi Asmara. SH, M. Hum selaku penasehat hukum Faizah yang baru. Bahkan, Budi Asmara sendiri mengatakan bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Sarbaini tersebut, bisa mencoreng namanya sendiri sebagai salah satu penasehat hukum yang cukup disegani di Provinsi Jambi ini. Bukan hanya itu, tindakannya tersebut dianggap sudah melanggar kode etik sebagai seorang advokat.
“Saya tahu siapa beliau (Sarbaini, red). Dia adalah senior saya dalam jajaran seorang penasehat hukum. Jadi, saya sangat tidak menyangka kalau beliau berani mengeluarkan pernyataan demikian, apalagi itu di salah satu media televisi yang ada di Jambi,” jelas Budi Asmara dikantornya (18/11).
Dijelaskan lagi oleh Budi Asmara, seharusnya sebagai seorang penasehat hukum, Sarbaini jangan asal mengeluarkan pernyataan apalagi itu di media. Seperti yang kita ketahui, pernyataan yang diutarakan oleh Sarbaini tersebut mengatakan bahwa laporan yang dibuat oleh Faizah ke Mapolda Jambi beberapa waktu lalu itu adalah fitnah. Jika memang benar laporan tersebut adalah fitnah, pihak Mapolda Jambi tidak akan menerima laopran tersebut dan melakukan penyelidikan terkait perkara tersebut.
“Kalau memang fitnah, mengapa perkara tersebut pernah ditangani oleh Sarbaini sebelumnya. Bahkan, didalam surat kuasa juga tercantum nama dan tanda tangan yang memberi kuasa dan pemberi kuasa atas perkara yang dilakukan oleh mantan orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut,” jelas Budi Asmara lagi.
Jika memang Hasan Basri Agus (HBA) tidak pernah melakukan perbuatan tersebut lanjut Budi Asmara, maka sangat tidak mungkin akan muncul sepucuk surat kuasa dari Faizah yang ditujukan kepada  penasehat hukum terdahulu yakni Sarbaini, SH, M. Hum, untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sepucuk surat kuasa ini akan menjadi bukti bagi kami untuk melanjutkan perkara tersebut dan mengusutnya hingga tuntas.
“Surat kuasa ini jelas, pemberi kuasa dan penerima kuasa juga menandatangani surat kuasa tersebut. Jadi, jika Sarbaini menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh klien saya saat ini adalah fitnah, mengapa pada saat itu, Sarbaini bersedia untuk menangani perkara tersebut. Bukan hanya itu, sebagai seorang penasehat hukum, Sarbaini juga sudah melanggar kode etik sebagai seorang advokat tentunya,” perjelas Budi Asmara.
Selain bukti berupa surat kuasa tersebut, kita tim advokat Faizah yang baru juga sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti lainnya yakni berupa surat perjanjian antara kedua belah pihak untuk  menyelesaikan perkara tersebut.
“Ini juga sudah membuktikan dengan jelas, bahwa Sarbaini memang pernah menangani perkara klien saya Faizah, yakni terkait dengan hubungan intim yang dilakukan oleh mantan orang nomor satu di Provinsi Jambi yakni Hasan Basri Agus. Setelah semua surat lengkap, maka kita akan menyerahkan bukti tersebut ke Mapolda Jambi untuk penyelidikan lebih lanjut,” pungkas Budi Asmara. (Via)

Faizah Tantang HBA Sumpah Al-Qur’an dan Sumpah Pocong Terkait Hubungan Intim antara Faizah dan HBA

Jambi,  SOROT
Terkuaknya pernyataan dari Mantan orang nomor satu
di Provinsi Jambi yakni Hasan Basri Agus (HBA)
disalah satu media televisi di Jambi yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya bersama Faizah itu adalah fitnah besar mendapat tanggapan dari keluarga besar Faizah. Atas pernyataan tersebut, Faizah (38) sebagai korban merasa sangat terhina sekali.

Menyikapi pernyataan tersebut, Faizah menantang mantan orang nomor satu di Provinsi Jambi (Gubernur Jambi, red) Hasan Basri Agus (HBA) untuk bersumpah diatas Al- Qur’an.
“Kalau memang pak HBA mengatakan perbuatan intim yang sudah kita lakukan itu adalah fitnah, maka bapak berani bersumpah diatas sebuah Al- Qur’an tentunya. Sebagai alumni dari salah satu pondok pesantren di Sebrang Kota Jambi yakni Ponpes As’ad, tentunya ini adalah hal yang paling sakral untuk mencari kebenarannya,” ujar Faizah dengan nada menantang mantan orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut.
Tidak tanggung-tanggung, Faizah sebagai korban pelecehan seksual juga mengajak HBA untuk melakukan sumpah tersebut di Masjid Agung  Jambi dengan disaksikan oleh para kyai yang ada di Jambi ini.
“Beranikah bapak memenuhi permintaan saya untuk bersumpah diatas Al-Qur’an, atas pernyataan yang telah bapak utarakan tersebut,” tantang Faizah lagi.
Sementara itu, kakak kandung dari Faizah, Alwi (48) ketika dikonfirmasi juga mengatakan. Dikatakannya, kita mengambil langkah tersebut setelah melihat pernyataan HBA di televisi. Tentunya kami sebagai keluarga besar dari korban sangat tidak terima sekali atas pernyataan tersebut. Apalagi beliau menyebut perbuatan yang telah dilakukan bersama adik saya itu adalah fitnah.
“Kami memang orang kecil dan tidak bisa membeli hukum. Kalau memang pak HBA itu orang benar dan merupakan panutan sebagai pemimpin serta sebagai alumni dari Pondok Pesantren, tentunya tidak keberatan untuk mengambil sumpah diatas Al-Qur’an dan mengatakan yang sesungguhnya dihadapan para ulama di Jambi,” sebutnya.
Tidak hanya sebatas sumpah diatas sebuah Al-Qur’an saja, keluarga besar Faizah juga menantang sanggupkah Hasan Basri Agus (HBA) untuk melakukan sumpah pocong.
“Kalau pak HBA tidak berani, jangan asal mengeluarkan steatmen dimedia masa, apalagi ini di televisi. Kami siap untuk menunggu kapan pak HBA siap untuk diambil sumpah diatas Al-Qur’an dan sumpah pocong. Sekarang kami sekeluarga besar akan menunggu kesiapan bapak. Jika bapak tidak berani, maka semua yang bapak simpan selama ini akan terbongkar semua. Apakah ini yang namanya pemimpin yang akan menjadi panutan bagi masyarakatnya kelak,” pungkasnya. (Via)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...